Pada Januari 2026, Rechta Institute secara resmi didirikan sebagai lembaga riset independen (independent think tank) yang bernaung di bawah Yayasan Lentera Pengetahuan Nusantara. Institusi ini hadir dan berkedudukan sebagai pusat studi interdisipliner yang ditujukan untuk mengawal isu-isu kebijakan publik serta tatanan hukum dengan pendekatan yang objektif, kritis, dan solutif.

 Membawa pedoman dasar “Evidence-based Policy & Justice Oriented”, Rechta Institute memiliki fokus utama untuk mewujudkan perumusan kebijakan yang senantiasa berbasis pada bukti (riset dan data yang valid). Kehadiran lembaga ini dilatarbelakangi oleh urgensi penyelenggaraan negara yang baik, di mana setiap kebijakan publik maupun tindakan dari pejabat tata usaha negara tidak hanya diukur dari efisiensi administratifnya, tetapi juga kemampuannya dalam menjaga hak-hak konstitusional dan menghadirkan keadilan yang nyata bagi warga negara.

Sebagai pusat studi, Rechta Institute mendedikasikan ruang kerjanya pada berbagai lini kegiatan, termasuk penelitian hukum, analisis kebijakan, hingga penerbitan literatur akademis. Isu-isu strategis yang menjadi fokus kajian lembaga ini mencakup dinamika Hukum Administrasi Negara, ketatanegaraan, batas wewenang aparatur negara, perlindungan hak asasi, hingga diskursus perubahan konstitusi.

Keterlibatan para akademisi dan peneliti—sebagaimana yang telah tergambar melalui rekam jejak publikasi literatur yang diterbitkan oleh lembaga ini—menjadi instrumen utama Rechta Institute dalam menyediakan rekomendasi strategis. Rekomendasi ini dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan (stakeholders), praktisi hukum, mahasiswa, maupun masyarakat luas.

Melalui langkah pendirian ini, Rechta Institute menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi secara independen dan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan pada asas kepastian, kemanfaatan, dan supremasi hukum di Indonesia.